Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia mengambil langkah proaktif dalam merespons dinamika keamanan di Timur Tengah. Melalui sinergi dengan Kementerian Luar Negeri RI, fokus utama pemerintah saat ini adalah menjamin keselamatan jemaah umrah sekaligus mematangkan persiapan ibadah Haji 2026.
Berdasarkan data sejak 28 Februari hingga 2 Maret 2026, sebanyak 7.782 jemaah umrah telah tiba dengan selamat di Tanah Air. Kendati demikian, sebagian jemaah masih harus menunggu kepastian jadwal kepulangan, terutama bagi mereka yang menggunakan rute penerbangan transit.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan bahwa pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap situasi ini. “Negara dipastikan hadir. Keselamatan jemaah merupakan prioritas paling utama. Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan Kemenlu dan berbagai pihak terkait agar seluruh jemaah bisa kembali dengan aman,” tuturnya, Selasa (3/3/2026).
Menyikapi eskalasi yang terjadi di kawasan tersebut, Kemenhaj juga mengimbau agar calon jemaah umrah mempertimbangkan untuk menunda keberangkatan sementara waktu. Imbauan ini sangat penting mengingat hingga penutupan musim umrah pada April mendatang, terdapat lebih dari 43 ribu calon jemaah yang dijadwalkan terbang. Langkah mitigasi ini diambil semata-mata demi keamanan dan perlindungan jemaah.
Guna memfasilitasi kelancaran proses kepulangan jemaah dari Tanah Suci, pemerintah telah merancang dua skema utama. Skema tersebut meliputi penambahan armada Garuda Indonesia selama periode Ramadan, serta penyiapan opsi penyesuaian rute penerbangan jika eskalasi situasi membutuhkan tindakan cepat.
Sementara itu, terkait pelaksanaan ibadah Haji 2026, persiapan perangkat layanan telah dilakukan jauh lebih dini. Kemenhaj merasa optimistis bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun depan akan berjalan sesuai jadwal, dengan tetap menyiagakan berbagai skenario mitigasi sebagai bentuk kehati-hatian.
Di akhir keterangannya, Wakil Menteri turut menggarisbawahi instruksi tegas dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar penyelenggaraan haji sepenuhnya bersih dari praktik kartel, rente, maupun manipulasi.
“Pesan dari Bapak Presiden sangat jelas, wajah Kementerian harus mencerminkan integritas, bersih, dan transparan. Tidak boleh ada praktik apa pun yang mencederai kepercayaan umat,” pungkasnya.
Sumber : https://haji.go.id